Zonajateng web penyedia berbagai informasi menarik
Ternyata, data Presiden dan Wakil Presiden berada di tangan peretas Bjorka. Dia mengklaim telah menggunakan program jahat untuk mengakses data. Namun, pihak berwenang tidak yakin apa artinya ini. Hingga saat ini pihaknya sedang mendalami kasus tersebut.
BSSN berkoordinasi
Seorang hacker bernama Bjorka Ancam memiliki pembobol 1,3 juta data kartu SIM Jokowi. Namun Rizki Aulia Rahman Natakusumah berharap rumor itu tidak terjadi. Menurut Rizki, dia akan melindungi data Presiden Jokowi dan tidak akan membiarkan peretas mengaksesnya.
Peretas itu bernama Bjorka, dan dia diduga telah mencuri data dari database MyPertamina milik pemerintah. Peretas telah mengklaim bertanggung jawab atas pencurian data pemerintah senilai jutaan dolar. Namun, Jokowi telah membantah tuduhan itu dan menyerukan penyelidikan.
Menurut BSSN, pemerintah dan swasta telah sepakat untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan keamanan data negara. Para peretas kini bekerja sama dengan KSN, PSE, dan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim (TiSP), lembaga yang mengawasi keamanan data.
Selain itu, para peretas juga bekerja sama dengan penegak hukum dan polisi. Mereka juga akan bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara atau BIN untuk mengevaluasi semua sistem digital yang digunakan untuk mengumpulkan data orang. Mereka juga akan berkoordinasi dengan PSE untuk memitigasi risiko siber di Indonesia.
Para peretas juga telah meretas informasi pribadi Presiden Jokowi dan timnya. Akibatnya, pemerintah perlu bekerja cepat untuk menghentikan para peretas ini. Mereka harus menghadapi konsekuensinya, dan ini adalah masalah serius.
BSSN berkoordinasi dengan penegak hukum
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) merupakan organisasi yang berkoordinasi dengan Penegak Hukum dan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Kedua organisasi berbagi tanggung jawab keamanan siber.
BSSN berkoordinasi erat dengan Penegak Hukum (PSE), Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim (PKB), dan organisasi lainnya. Mereka berdua memiliki tujuan masing-masing, tetapi mereka semua bertujuan untuk menjaga keamanan siber.
BSSN memiliki tanggung jawab untuk melindungi privasi data. Hal ini dilakukan melalui proses validasi data kebocoran. Mereka juga bekerja sama dengan PSE dan Kementerian Sekretariat Negara.
BSSN juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan keselamatan siber. Ini melibatkan koordinasi penegakan hukum. Kemitraan yang baik dengan PSE dapat membantu saudara kandung menghindari kerugian bagi diri mereka sendiri dan orang lain.